7,54 Juta Pekerja Berpotensi Menerima Insentif PPh Pasal 21 DTP pada 2027

IKPI, Jakarta: Pemerintah berencana memperluas cakupan pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat menjangkau sekitar 7,54 juta pekerja dari berbagai sektor usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa insentif tersebut direncanakan menyasar pekerja yang memiliki penghasilan bruto tetap dan teratur paling tinggi Rp10 juta per bulan.

"Itu kan di bawah (bergaji) Rp10 juta ada sekitar 7,54 juta orang," ujar Airlangga di Jakarta, Senin (9/11).

Perluasan kebijakan ini menjadi salah satu perubahan dibandingkan dengan pemberian insentif pada 2026. Jika pada tahun ini fasilitas PPh Pasal 21 DTP hanya diberikan kepada pekerja di sektor padat karya dan pariwisata, pada 2027 pemerintah berencana memperluas cakupannya ke seluruh sektor usaha.

Airlangga menambahkan, pekerja di sektor formal diperkirakan menjadi kelompok yang paling banyak memanfaatkan fasilitas tersebut.

Skema Insentif PPh Pasal 21 DTP Tahun 2026

Sebagai informasi, pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP tahun 2026 telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi dan sosial.

Berdasarkan ketentuan tersebut, fasilitas PPh Pasal 21 DTP berlaku untuk Masa Pajak Januari hingga Desember 2026. Melalui skema ini, pemerintah menanggung PPh Pasal 21 pegawai yang memenuhi persyaratan melalui pemberi kerja. Dengan demikian, pajak yang seharusnya dipotong dari penghasilan pegawai ditanggung oleh pemerintah sehingga penghasilan yang diterima pekerja tidak berkurang akibat pemotongan PPh Pasal 21 tersebut.

Selain itu, PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah tidak diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan yang menjadi objek pajak bagi pegawai penerima fasilitas.

Kriteria Penerima Insentif Tahun 2026

Pada 2026, penerima insentif PPh Pasal 21 DTP mencakup pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memenuhi persyaratan.

Adapun kriteria penerimanya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Tetap

Pegawai tetap dapat memperoleh fasilitas PPh Pasal 21 DTP apabila:

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

- Menerima penghasilan bruto tetap dan teratur paling tinggi Rp10 juta per bulan.

2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dapat memperoleh fasilitas apabila:

- Memiliki rata-rata upah paling tinggi Rp500.000 per hari; atau

- Menerima upah paling tinggi Rp10 juta dalam satu bulan.

Selain memenuhi kriteria tersebut, pegawai dari kedua kelompok juga harus memenuhi ketentuan tidak menerima fasilitas PPh Pasal 21 DTP dari skema insentif lainnya.

Dengan rencana perluasan pada 2027, pemerintah berharap insentif PPh Pasal 21 DTP dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pekerja di berbagai sektor usaha. Kebijakan ini juga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumber : https://ikpi.or.id/articles/sebanyak-754-juta-pekerja-bakal-dapat-insentif-pph-21-dtp-pada-2027